Bagan Pemerintahan Siklus Polybius dan Plato

Salam Hangat pengunjung yang terhormat,
Posting kali ini saya akan membahas tentang Bagan Siklus Polybius dan Plato

Polybius mencakup beberapa gaya pemerintahan yaitu :
1. Monarki
Mendirikan kekuasaan atas nama rakyat dengan baik dan dipercaya. Raja memegang kekuasaan demi kepentingan rakyat banyak (+).
2. Tirani
Seseorang memegang kekuasaan demi kepentingan pribadi (-).
3. Aristokrasi
Bentuk pemerintahan dipegang oleh sekelompok orang cendekiawan demi kepentingan umum (+).
4. Oligarki
Bentuk pemerintahan dipegang oleh sekelompok orang cendekiawan demi kepentingan kelompok itu (-).
5. Demokrasi
Pemerintahan dipegang oleh rakyat demi kepentingan rakyat banyak.
6. Okhlokrasi
Pemerintahan dipegang oleh rakyat demi kepentingan sebagian orang.

Plato juga memiliki gaya-gaya pemerintahan baik yang positiv atau yang negativ :
1. Aristokrasi
Bentuk Pemerintahan dipegang oleh cendekiawan yang dilaksanakan sesuai dengan pikiran keadilan.
2. Timokrasi
Dipegang oleh orang2 yang ingin mencapai kemahsyuran dan kehormatan.
3. Oligarki
Dipegang oleh golongan hartawan.
4. Demokrasi
Dipegang oleh rakyat biasa, yaitu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
5. Tirani
Dipegang oleh seorang tiran (sewenang-wenang) sehingga jauh dari cita2 keadilan.


di sadur dari :
http://afanabduljabbar.blogspot.com/2010/12/uh-kewarganegaraan-sistem-premerintahan.html

Bagan sistem pmerintahan Presidensil

Sistem presidensial merupakan sistem pemerintahan dimana kepala pemerintahan dipegang oleh presiden dan pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Presiden sebagai kepala eksekutif tidak bertanggung jawab kepada parlemen (legislatif). Sistem presidensial disebut juga dengan istilah “The Presidensial Type of Government” atau “Non Parliamentary system”.
Dalam sistem ini, presiden memiliki kekuasaan yang kuat, karena selain sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan yang mengetahui cabinet (dewan menteri). Oleh karena itu, agar tidak menjurus pada diktatorisme, maka diperlukan check and balances antar lembaga tinggi negara yang sering disebut checking power with power. 

Didalamnya ditentukan bahwa Presiden mengangkat para menteri termasuk Perdana Menteri seperti sistem Presidensil, tetapi pada saat yang sama Perdana Menteri juga diharuskan mendapat kepercayaan dari parlemen seperti dalam sistem parlementer. Perdana Menteri pada umumnya ditugaskan oleh Presiden, adalah bertanggung jawab untuk pemerintah domestik sehari-hari tetapi memiliki tanggung jawab untuk urusan luar negeri, dan dapat pada umumnya mengambil kuasa-kuasa keadaan darurat.

Pemilu dalam pemreintahan presidensil 
Dalam sistem presidensil, pemilu diadakan dua macam. Pertama untuk memilih anggota parlemen dan kedua untuk memilih presiden. Presiden inilah yang dengan hak prerogatifnya menunjuk pembantu-pembantunya, yaitu menteri-menteri di dalam kabinet

Contoh negara menerapkan sistem pemerintahan ini adalah negara Amerika Serikat (united State of America). Di Amerika Serikat, para menteri bertanggung jawab kepala pemerintahan. Untuk mengatasi kekakuan pemerintah, maka lembaga legislatif (parlemen) benar-benar diberi hak protes seperti hak untuk menolak atau menerima rancangan undang-undang, menolak atau menerima baik perjanjian maupun pernyataan perang terhadap negara lain, dan lain-lain. 

jadi kesimpulannya adalah :
Sistem presidensial (presidensial), atau disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasan legislatif.
Menurut Rod Hague, pemerintahan presidensiil terdiri dari 3 unsur yaitu:

• Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait.
• Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang tetap, tidak bisa saling menjatuhkan.
• Tidak ada status yang tumpang tindih antara badan eksekutif dan badan legislatif.

di sadur dari :
http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_presidensial
http://danut.comze.com/sispempresidensial.html
http://ilhamendra.wordpress.com/2009/03/12/sistem-pemerintahan/
http://setabasri01.blogspot.com/2009/02/jenis-kuasa-bentuk-negara-dan-sistem.html

Bagan sistem pemerintahan parlementer

Sistem parlementer merupakan suatu sistem pemerintahan dimana pemerintahan (eksekutif) bertanggung jawab pada parlemen (legislatif).legislatif (Parlemen) mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap eksekutif dalam menjalankan pemerintahan.

 Kepala pemerintahan dalam sistem Parlementer adalah perdana menteri (disebut Premier di Italia atau Kanselir di Jerman). Perdana menteri memilih menteri-menteri serta membentuk kabinet berdasarkan suatu ‘mayoritas’ dalam parlemen (berdasarkan jumlah suara yang didapat masing-masing partai di dalam Pemilu).
Dalam bentuk parlementer, perdana menteri menjadi kepala pemerintahan sekaligus pemimpin partai. Dalam sistem parlementer, partai yang menang dan masuk ke dalam kabinet menjadi ‘pemerintah’ sementara yang tetap berada di dalam parlemen menjadi ‘oposisi.’ 
Hal yang menarik adalah, anggota-angggota parlemen yang menjadi oposisi membentuk semacam ‘kabinet bayangan.’ Jika kabinet pemerintah ‘jatuh’, maka ‘kabinet bayangan’ inilah yang akan menggantikannya lewat pemilu ‘yang dipercepat’ atau pemilihan perdana menteri baru.

Shugart juga menambahkan bahwa sistem pemerintahan Parlementer punya 2 varian, yaitu : (1) Parlementer Mayoritas dan (2) Parlementer Transaksional.

Parlementer Mayoritas. Sistem ini berkembang kala satu partai memperoleh mayoritas kursi di parlemen. Jika terjadi kondisi seperti ini, maka hubungan antara legislatif dan eksekutif bersifat hirarkis di mana legislatif berada di atas eksekutif. Kajian yang dilakukan Walter Bagehot (1867-1963) menunjukkan derajat hirarkis seperti ini masih terjadi antara kepemimpinan partai mayoritas di dalam parlemen terhadap eksekutif. Namun, pasca Bagehot muncul keadaan di mana konsentrasi kekuasaan ada di tangan kepemimpinan partai mayoritas (partai itu sendiri) ketimbang kepemimpinan partai di dalam parlemen. Kondisi lain yang juga mengemuka, pimpinan partai yang duduk di dalam kabinet semakin beroleh otonomi yang lebih besar dan cenderung “lepas” dari sokongan politik mereka di parlemen. Ini misalnya terjadi di Inggris atau negara yang menganut demokrasi Westminster.

Parlementer Transaksional. Jika tidak terdapat mayoritas di dalam parlemen, eksekutif dalam sistem parlementer akan terdiri dari koalisi. Kabinet dalam koalisi ini bertahan selama koalisi mampu menjamin mayoritas. Alternatif-nya, pemerintahan minoritas mungkin saja terbentuk, di mana kabinet tetap ada sejauh oposisi tidak membangun aliansi guna menghentikannya. Parlementer Transaksional ini bersifat hirarkis dalam rangka hubungan legislatif – eksekutif-nya. 
disadur dari :

http://danut.comze.com/sispemperlementer.html
http://setabasri01.blogspot.com/2009/02/jenis-kuasa-bentuk-negara-dan-sistem.html

Professional Secretary

Salam Hangat Pengunjung yang terhormat,
ini adalah pengertian sekretaris professioanal versi bahasa inggris .
PROFESSIONALA SECRETARY

A. DEFINITION OF SECRETARY
Secretary is someone who has task for help leader's job especially in Correspondence, and pf course asa basic the word of secretary, she have to keep secretary of her Leader and her company too.

B.PROFESSIONAL SECRETARY
        Professional  Secretary is a Secretary who be able to do her job very well. He always do the Intruction from her Leader quickly and well
Tasikmalaya, 3 December 2011

CREATED BY:


Name           : Alfy Maghfira
Kelas           : XII Adm.Perkantoran 2
No.Absen    : 01 (satu)
School        : SMKN 1 Tasikmalaya